Tugas Pokok dan Fungsi

  • Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016
  • Dibaca: 2242 Pengunjung

BAGIAN PEMERINTAHAN.

  1. Bagian Pemerintahan,mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :
  2. menyusun rencana kegiatan Bagian Pemerintahan, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Asisten Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  3. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  5. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  6. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  7. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan hari-hari nasional;
  9. memeriksa, mengolah bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan otonomi Daerah;
  10. mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati;
  11. menyiapkan bahan dan menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi seluruh Perangkat Daerah;
  12. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka pelantikan dan berakhirnya masa jabatan Bupati;
  13. menyiapkan bahan dan pedoman/petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
  14. menyiapkan bahan, menyusun dan mengkoordinasikan pelaksanaan Pertanggungjawaban Bupati;
  15. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintahan Kecamatan;
  16. melaksanakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah yang meliputi : bidang politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kependudukan dan Catatan Sipil, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, kerjasama, ketertiban umum, perencanaan, pelayanan perijinan serta pengawasan;
  17. melaksanakan evaluasi dan pengendalian kegiatan Perangkat Daerah yang meliputi : bidang politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan dan transmigrasi, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, kerjasama, ketertiban umum, perencanaan, pelayanan perijinan serta pengawasan;
  18. melaksanakan dan mengkoordinasikan dibidang kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga/instansi lain sesuai kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  19. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
  21. Bagian Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.

 

SUB  BAGIAN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI WILAYAH.

  1. Sub Bagian Pemerintahan Umum, mempuyai Tugas Pokok dan Fungsi :
  2. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pemerintahan Umum, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  3. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  5. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  6. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  7. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  8. menyelengarakan dan menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan rapat-rapat koordinasi seluruh Perangkat Daerah;
  9. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan dalam rangka pelantikan dan berakhirnya masa jabatan Bupati;
  10. melaksanakan koordinasi atas kegiatan Perangkat Daerah yang meliputi : bidang politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, ketertiban umum, perencanaan, pelayanan perijinan serta pengawasan;
  11. melaksanakan evaluasi dan pengendalian atas kegiatan Perangkat Daerah yang meliputi bidang : politik, kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, transmigrasi, pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan, ketertiban umum, perencanaan, pelayanan perijinan serta pengawasan;
  12. melaksanakan penataan dan penegasan batas daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
  13. melaksanakan inventarisasi pembakuan nama rupa bumi;
  14. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan APKASI;
  15. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ; dan
  16. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang yang diberikan oleh atasan.
  17. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Wilayah, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

 

SUB  BAGIAN OTONOMI DAERAH.

  1. Sub Bagian Otonomi Daerah, mempuyai Tugas Pokok dan Fungsi :
  2. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Otonomi Daerah, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  3. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  5. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  6. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  7. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  8. menyiapkan, mengolah data dalam pelaksanan pengembangan otonomi Daerah;
  9. mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  10. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  11. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kecamatan;
  12. menerima, mensistematisasikan, menganalisis dan mengevaluasi laporan tentang pemerintahan dari Camat;
  13. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya ; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  15. Sub Bagian Otonomi Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

 

SUB BAGIAN KERJASAMA.

  1. Sub Bagian Kerjasama, mempuyai tugas pokok dan fungsi :
  2. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kerjasama, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  3. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  5. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  6. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  7. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan upacara dan peringatan hari-hari besar nasional;
  9. mengumpulkan, mengolah data dalam bidang kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota, lembaga/instansi dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  10. menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan pentujuk teknis dalam bidang kerja sama;
  11. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kagiatan dalam bidang kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/kota, lembaga/instansi dan/atau pihak ketiga lainnya sesuai kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  12. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
  14. Sub Bagian Kerjasama, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada  dibawah dan bertanggung jawaban kepada Kepala Bagian Pemerintahan.

Download file disini

Share Post :