BPBD Buleleng Gelar FGD Penyusunan Renaksi SPM Bencana, Soroti Pentingnya Edukasi dan Kolaborasi

Singaraja,- Dalam upaya memperkuat sistem pelayanan kebencanaan di daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 25–26 Juni 2025, bertempat di Hotel Puri Lovina, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Kegiatan sesi pertama yang berlangsung pada (25/6) dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi. Dalam sambutannya, Ariadi menekankan bahwa edukasi kebencanaan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.

“Edukasi kebencanaan bukan hanya penting, tapi wajib. Masyarakat yang sadar risiko dan siap menghadapi bencana akan mampu meminimalkan dampaknya. Kita bisa mencontoh Jepang yang telah lama membudayakan kesiapsiagaan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai narasumber dan peserta dari lintas sektor. Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, turut memberikan materi secara daring melalui Zoom Meeting. Dalam paparannya, dijelaskan pentingnya keterkaitan antara SPM Sub Urusan Bencana dengan Trantibumlinmas, serta pentingnya pemerintah daerah untuk aktif dalam pelaporan berkala.

Dari sisi daerah, Sekretaris BPBD Provinsi Bali yang hadir secara langsung juga memberikan penekanan pada pentingnya pelaporan progres capaian oleh pemerintah daerah.

“Pencapaian wajib disampaikan setiap tiga bulan melalui laman spm.bangda.kemendagri.go.id, agar pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM di daerah,” tegasnya saat menyampaikan materi di hadapan peserta.

Selain jajaran OPD pengampu SPM Kabupaten Buleleng, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Kabupaten Buleleng, Ketua PMI Kabupaten Buleleng, serta mitra pembangunan dari Program SIAP SIAGA, yang hadir langsung melalui perwakilan wilayah Bali, seperti Program Policy Officer, Data and Information Management Specialist, Program Support Officer, dan Finance and Administration Assistant.

Menariknya, FGD ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng, yang hadir sebagai Sekretaris Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Buleleng Tahun 2025, memperkuat sinergi antara perencanaan teknis dan kebijakan lintas bidang di tingkat daerah.

Dalam kegiatan ini, para peserta dibagi ke dalam kelompok kerja untuk menyusun draft awal Renaksi SPM Sub Urusan Bencana. Mereka mendiskusikan kebutuhan data, pembagian peran, hingga tahapan implementasi di lapangan. Hari kedua dimanfaatkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok, menerima masukan, serta menyempurnakan dokumen rencana aksi.

BPBD Buleleng berharap, hasil dari FGD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, melainkan benar-benar menjadi pedoman bersama dalam membangun ketangguhan masyarakat melalui pelayanan kebencanaan yang responsif dan terukur.