Setda Kabupaten Buleleng Hadiri FGD Pembinaan dan Pengawasan SPM Sub Urusan Bencana

Sebagai bagian dari komitmen dalam memperkuat implementasi mutu dan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM), Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buleleng berkesempatan menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembinaan dan Pengawasan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Kabupaten Buleleng,  yang  dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2025, bertempat di Hotel Puri Lovina.

FGD secara resmi dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, dan turut dihadiri oleh Kepala UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali, I Wayan Suryawan, yang hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) SPM Provinsi Bali, perwakilan dari Tim SIAP SIAGA, perangkat daerah pengampu urusan SPM, serta unsur Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Buleleng.

Dalam sambutannya, Ariadi menegaskan bahwa pelaksanaan SPM merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat. Khusus dalam konteks kebencanaan, SPM mencakup tiga layanan dasar utama, yaitu: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

"SPM bukan hanya sekadar pemenuhan regulasi, melainkan komitmen konkret untuk melindungi masyarakat melalui layanan yang terencana dan berkelanjutan," tegas Ariadi.

Apresiasi juga disampaikan oleh I Wayan Suryawan terhadap kinerja Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan sub-urusan kebencanaan. “Kalau soal sub-urusan kebencanaan, Buleleng memang selalu terdepan,” ujarnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif antara Tim Binwas SPM Provinsi Bali dengan perangkat daerah pengampu urusan SPM di Kabupaten Buleleng. Dalam sesi ini dibahas berbagai tantangan dan strategi peningkatan kualitas pelayanan SPM ke depan. Sejumlah catatan penting pun dihasilkan sebagai masukan dalam upaya perbaikan layanan dasar kebencanaan secara menyeluruh.

Melalui kegiatan ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam rangka memenuhi standar pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat.

“Ini bukan pekerjaan satu institusi saja, tetapi kerja kolektif lintas sektor. Mari kita bersama-sama mewujudkan Buleleng yang tangguh bencana, dengan layanan kebencanaan yang inklusif, cepat, dan tepat sasaran,” tutup Ariadi.